Mengapa Partai Islam Melegalkan Tahlil, Yasinan dan Maulid Nabi?

Assalamualaikum wa rohmatullohi wa barakatuh..

Ba’da tahmid wa sholawat

Ustadz yang semoga selalu diberikan ke istiqomahan dalam upaya mencerdaskan ummat. Berdasarkan beberapa berita yang ada bahwa aktifitas politik dari sebuah partai Islam yang pada awalnya dikenal sebagai kumpulan orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan Sunnah dalam pemahaman salafus sholih, tapi sekarang cenderung lebih mengikuti maunya (tradisi ) masyarakat.

Yang pada awalnya ingin mencerdaskan ummat tapi sekarang terkesan memelihara (melegitimasi ) kesalahan yang ada di tengah masyarakat. Cont: Dalam sebuah acara resmi partai digelar acara baca yasin dan tahlil serta pembacaan riwayat maulid.

Mohon penjelasannya tentang kegiatan tersebut sehingga saya bisa tercerahkan.

Jazakallahu khoir

Abu Khaleed

Panwas Panen Laporan Kampanye Terselubung

Tuesday, 01 July 2008
MALANG-SURYA-Panitia pengawas (Panwas) Pilwali Kota Malang mulai kebanjiran laporan masyarakat tentang kampanye terselubung pasangan calon. Sesuai laporan yang masuk, rata-rata pasangan calon membungkus kampanye dengan acara pengajian maupun kegiatan-kegiatan sosial lain. Ketua Panwas Kota Malang, Nuruddin Hadi SH MH mengatakan, selain menerima informasi pelanggaran kampanye di luar jadwal dari laporan masyarakat, anggotanya di lapangan juga banyak menemukan kampanye pasangan calon yang rutin berkeliling ke sejumlah lokasi dengan embel-embel silaturahmi dan melakukan aksi sosial.

Kegiatan Tim Sukses Menjelang Kampanye, Evaluasi Program, Peta Politik Berubah Terus

Tuesday, 01 July 2008
Malang-Kegiatan para cawali dan cawawali Kota Malang ditangan para tim sukses. Selain tim inti, ada bidang-bidang yang mengatur acara hingga berhubungan dengan media massa. Seperti di Hasanudin Centre (HC) di Jl Merbabu, Kota Malang, pusat kegiatan pasangan Hasanudin Abdul Latief- Arief Darmawan.
Makin dekat masa kampanye, makin sibuk kegiatan tim sukses tiap cawali-cawawali. Apalagi 6 Juli mendatang, seluruh peserta Pilwali Kota Malang akan memaparkan visi dan misinya di DPRD. “Sekarang kita banyak melakukan evaluasi program. Sebab, peta politik itu selalu berubah setiap waktu,” tutur Diding Zaenal Arifin, Media Relations HC ditemui di kantornya, Senin (30/6).

Strategi Cawali Menggalang Dukungan Jual Suara Dengan KTP

Tuesday, 01 July 2008
MALANG – SURYA-Mendekati ajang Pilwali Kota Malang, 23 Juli mendatang, tim sukses pasangan calon mulai menggunakan segala macam cara untuk menggaet dukungan pemilih. Bahkan, beberapa tim sukses pasangan calon mulai berani melakukan transaksi jual beli suara dengan garansi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Salah seorang warga yang diwawancarai Surya menyatakan, ada sebagian tim sukses yang secara terbuka menawarkan sejumlah uang dengan syarat mau mencoblos pasangan tertentu. “Saya pernah ditawari salah seorang tim sukses sejumlah uang dengan garansi KTP yang saya miliki,” ujar salah seorang warga Kelurahan Lowokwaru dengan menyebut nominal uang yang ditawarkan antara Rp 200.000 – Rp 300.000.

Dijelaskan, sebelum uang diterima, warga yang sepakat dengan tawaran itu harus menyerahkan KTP sebagai bukti komitmen. “Saya mendapat tawaran itu sekitar dua hari lalu. Saya yakin cara seperti ini mulai ditawarkan ke warga yang lain. Sebab, tetangga saya sudah banyak yang menceritakan hal yang sama,” beber bapak satu anak yang enggan namanya disebut ini.

BIN Jangan Jadi Provokator

PPP Minta Syamsir Tak Jadi Politisi

JAKARTA – Kecaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar terhadap menteri asal parpol yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi kenaikan harga BBM memerahkan telinga kalangan politisi Senayan. Mereka balik meminta Syamsir tidak ikut-ikutan mengurusi politik parlemen.

”BIN fokus saja pada fungsi dan tugasnya. Bukannya malah mengobral pernyataan politis,” kata Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin di Jakarta kemarin (27/6).

Sebelumnya, Syamsir Siregar memang mengkritik perilaku menteri dari parpol yang masuk koalisi pemerintahan. Menurut pria yang akrab disapa Opung itu, para menteri tersebut setuju harga BBM naik, tapi fraksinya di DPR malah mendukung pengajuan hak angket.

Kubu politik yang dianggap mendua itu, misalnya, PPP, PKS, PAN, PKB, dan PBB. Kalau dari PPP, ada Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali serta Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Lukman yang keberatan terhadap pernyataan kepala BIN itu mengingatkan bahwa salah satu tugas BIN adalah mendeteksi provokator yang kerap menimbulkan keresahan, mengusik ketenteraman, dan mengganggu keamanan. ”Jangan sampai (BIN, Red) malah menjadi provokator itu sendiri,” sindirnya.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sarwono Kusumaatmadja juga mengkritik Kepala BIN Syamsir Siregar. Kali ini, berkaitan dengan pernyataan Syamsir yang menuding adanya keterlibatan salah seorang anggota DPR dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berakhir rusuh, 24 Juni lalu. Wakil rakyat itu disebut ikut mendanai demo tersebut.

”Dengan menyatakan suatu demo ditunggangi atau disusupi, itu stigmatisasi. Padahal, semua itu klise. Sama saja seperti berkata langit itu biru. Artinya, ini suatu proses yang sebenarnya tidak perlu dikomentari lagi,” katanya dalam diskusi di gedung DPD kemarin.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP Budiman Sudjatmiko yang ikut menjadi salah satu pembicara juga mempersoalkan pernyataan Syamsir. Di negara mana pun, menurut dia, BIN tidak bertugas membuat pernyataan politik, melainkan mengumpulkan dan mengolah informasi. ”Intelijen harus diam-diam, bukan untuk tampil,” ujarnya.

Pilwali Harus Fair

Tuesday, 01 July 2008
MALANG – Pilwali Kota Malang mendapat perhatian serius berbagai organisasi di Kota Malang. Salah satunya, Malang Corruption Wacth (MCW) yang berharap, Pilwali kali ini tidak hanya memilih wali kota baru, tetapi sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat. Ketua MCW, Lutfi J Kurniawan mengatakan, selama ini Kota Malang baru memiliki wali kota, belum memiliki pemimpin yang sebenarnya. Padahal, Kota Malang dengan berbagai karakteristiknya membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh dan mengayomi warga di semua kelas ekonomi.

foto 17-an tahun lalu

Kota Malang Butuh 7.490 Anggota KPPS

Radar Malang [ Sabtu, 28 Juni 2008 ]

MALANG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang menginstruksikan semua panitia pemungutan suara (PPS) di 57 kelurahan segera membentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Institusi penyelenggara pilkada ini menargetkan KPPS harus sudah terbentuk di 1.070 tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 5 Juli. Anggota PPS punya waktu delapan hari untuk membentuk petugas paling bertanggungjawab di tingkat TPS itu.

Panwas Temukan Pelanggaran

Saturday, 28 June 2008

Malang – Panitia Pengawas (Panwas) Pilwali Kota Malang menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan tim sukses pasangan calon. Pelanggaran itu di antaranya, indikasi money politics dan kampanye di luar jadwal. “Ada beberapa temuan Panwas yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran kampanye. Data-data temuan itu sedang kami kaji untuk ditindak lanjuti,” kata Ketua Panwas Pilwali Nurudin Hady kepada Surya, Jumat (27/6).

Sepakat Kampanye Bareng, Hari Pertama Visi-Misi

Radar Malang [ Kamis, 26 Juni 2008 ]

MALANG – Skenario dan jadwal kampanye yang disusun KPUD Kota Malang berjalan mulus. Dalam rapat di kantor KPUD Selasa malam, lima tim sukses sepakat dan menyetujui usulan KPUD. Termasuk ditawarkannya kampanye bareng di masing-masing kecamatan selama tiga hari pertama.

Dalam rapat itu, hadir Asisten I Sekkota Wasto, Kepala Kantor Kesbanglinmas Sukirno, Kasat Intel Polresta AKP Jaenuri, anggota panwas Hartono dan Husnun N Djuraid, dan satpol PP diwakili Samuri. Lima tim sukses yang hadir adalah Johnny Hehakaya (Hati), Nugroho A.W (Aman), Wijianto (Iyo), Imam Syafi’i (Fais), dan Ahmad Azhar Moeslim (Sinar).